DEWAN Kehutanan Sumatera Utara (Sumut) memberikan sinyal penting kepada calon pemimpin di masa datang. Sinyal tersebut berupa kewajiban yang dimiliki oleh pemimpin Sumut termasuk gubernur di periode mendatang. Apalagi negeri ini sedang dalam tahun politik menyongsong Pemilu 2024, termasuk Provinsi Sumut yang akan melaksanakan pemilihan gubernur.

Ketua Dewan Kehutanan (DKD) Sumut, Panut Hadisiswoyo mengatakan jangan sampai leadership (kepemimpinan) di Sumut tidak memiliki visi dan misi penyelamatan hutan,

“Gawat kita! Karena kalau pemimpin berikutnya tidak memedulikan ini (hutan)pasti akan menjadi preseden buruk bagi Sumut," ujar pria yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – Orangutan Information Centre [YOSL-OIC] dalam Dialog Strategi Penyelamatan Kawasan Hutan Tersisa Sumatera Utara di Taman Cadika Pramuka Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/3/2023).

Lebih lanjut, untuk peran pemerintah daerah, Panut mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong pemangku kepentingan untuk terus melakukan pemutakhiran serta mereformasi pengelolaan kawasan hutan.

"Pemerintah daerah sebagai pengelola tidak hanya menjalankan target, tapi juga bisa mereformasi pengelolaan kawasan hutan. Karena bila tidak ada reformasi, akan terjadi kondisi yang lebih parah lagi (kerusakan hutan)," katanya.

Pada dialog tersebut, hadir narasumber lain yakni Kepala BPTN III Stabat Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Palber Turnip, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Dinas LHK Prov Sumut, Melvi Juliwaty Sinaga, S.Hut, M.Si, Koordinator Perlindungan Balai Taman Nasional Batang Gadis (TNBG), Hermansah, SH, Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba. Juga hadir organisasi dan komunitas yang fokus terhadap lingkungan, hutan dan satwa.

Kegiatan ini terlaksana atas Kerjasama Dewan Kehutanan Daerah Sumut bersama Sumatera Tropical Forest Journalism (STFJ).

Penulis: Iwan G Batubara

Editor: N Sulaiman