KAWASAN hutan di Sumatera Utara (Sumut) semakin tergerus dan memprihatinkan di mana terjadi kerusakan lebih dari 1,5 juta hektare. Pengelolaan yang tidak baik dan penetapan kawasan hutan menjadi salah satu penyebabnya.

Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Kehutanan (DKD) Sumut, Panut Hadisiswoyo yang menyebutkan, kondisi hutan di Sumut setiap periodenya mengalami penurunan dari segi tutupan hutan. Itu menjadi perhatian seluruh pihak, karena ini menjadi prioritas ke depan.

"Terutama kawasan hutan yang selama ini (luas hutan Sumut) tiga juta hectare (Ha) tapi tutupannya hanya sekitar 1,8 juta hectare, itu indikasi adanya pengelolaan tidak baik-baik saja. Atau ada masalah internal dalam menetapkan kawasan hutan itu sendiri," kata Panut yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – Orangutan Information Centre [YOSL-OIC] pada Dialog Strategi Penyelamatan Kawasan Hutan Tersisa Sumatera Utara di Taman Cadika Pramuka Medan, Selasa (21/3/2023).

Peraih penghargaan Queen’s Anniversary Award 2008 dari Ratu Inggris ini melanjutkan, "Penetapan kawasan hutan Sumut seolah-olah mengalami degradasi hutan yang cukup besar. Dari tiga juta itu lebih dari separuhnya (rusak), itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai hutan."

Dalam Dialog yang digelar Dewan Kehutanan Daerah Sumatera Utara bersama Sumatera Tropical Forest Journalism (STFJ) ini, Panut mengungkapkan penyebab kerusakan hutan akibat degradasi yang berlangsung secara masif. Parahnya, penetapan kawasan hutan sudah tidak benar sejak bermula.

"Dari awal penetapan kawasan hutan sudah bermasalah. Adanya konversi kawasan hutan menjadi permukiman, kebutuhan perkebunan, dan pertambangan, menjadi penyebab terjadinya degradasi kawasan hutan," kata Panut merinci lebih detail.

Kepala BPTN III Stabat Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Palber Turnip mengatakan, bila kawasan TNGL lebih dari empat ribu hektar rusak.

"Beberapa spot taman nasional bentuknya keterlanjuran karena konflik di Aceh, kemudian ada perbatasan dengan Aceh, ada perubahan batas kawasan,” ujar Palber.

Menurutnya, kerusakan taman nasional tersebut juga dikarenakan klaim masyarakat yang menganggap pelepasan bagian TNGL. Soal ini, pihaknya terus memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap status TNGL.

"Masyarakat menganggap ada pelepasan taman nasional, padahal tidak. Jadi itu harus kita mitigasi lagi, kita akan melakukan pendekatan," katanya.

Palber juga membeberkan, pihaknya menemukan lokasi di kawasan TNGL memiliki potensi besar untuk menarik pariwisata. Saat ini, lokasi yang berada di Aceh tengah digodok bersama pemerintah untuk menjadikan kawasan pemanfaatan.

"Mungkin dengan menjadikan lokasi sebagai obyek wisata yang baru karena di sana ada potensi gajah, ada harimau di sana. Dan itu ada sumber air panas. Nanti kita berkomunikasi dengan pemerintah daerah membangun sarana, kita menyiapkan lokasi spot yang menjadi zona pemanfaatan," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Dewan Kehutanan Daerah Sumatera Utara memberikan penghargaan Hutan Award kepada para pelaku konservasi, yakni, kategori Pengelola Hutan Lestari diberikan kepada Kepala Bidang Wilayah III BBTNGL, Palber Turnip, SP.MH dan Herbert Bangun Parlagutan Aritonang, S.Sos.,MH, katagori Penggerak Hutan Lestari diberikan kepada Sumiati Surbakti, kategori Pemanfaatan Jasa Hutan Berkelanjutan diberikan kepada Joni Kurniawan, Founder Explore Sumatra, katagori Jurnalis Lingkungan diberikan kepada, Nanda Fahriza Batubara, Reporter Tirto.id dan kategori Akademisi Peduli Hutan diberikan kepada Onrizal PhD.

Narasumber lain yang hadir, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Dinas LHK Prov Sumut, Melvi Juliwaty Sinaga, S.Hut, M.Si, Koordinator Perlindungan Balai Taman Nasional Batang Gadis (TNBG), Hermansah, SH dan Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba. Juga hadir organisasi dan komunitas yang fokus terhadap lingkungan, hutan dan satwa.

Penulis: Iwan G Batubara

Editor: Nurni S