INJIWARRIOR

Injiwarrior.com adalah portal berita lingkungan yang menyampaikan informasi edukatif serta informasi tentang pengungkapan, pencegahan maupun penindakan kasus - kasus kejahatan satwa liar dan pengrusakan hutan di Indonesia. Kami menyampaikan berita yang berkualitas dan berupaya menerapkan standar tinggi jurnalisme dalam meliput peristiwa dan menuliskannya secara tajam, cerdas dan berimbang.

WALHI Sumut Desak Usut Alat Berat dan Motor Trail di Sibayak, Pertanyakan Tanggung Jawab Pemerintah

Foto/ist

Konservasi

WALHI Sumut Desak Usut Alat Berat dan Motor Trail di Sibayak, Pertanyakan Tanggung Jawab Pemerintah

Menurut WALHI, pengerjaan jalur di kawasan pegunungan berpotensi mengubah kontur tanah, merusak vegetasi, hingga mengganggu aliran air. Risiko tersebut perlu diperiksa, mengingat perubahan bentang alam di wilayah hulu dapat berdampak terhadap kondisi ekologis kawasan sekitarnya.

18 November 2026 17:42:00 WIB 01 Januari 1970 07:00:00 WIB


Inji Warrior, Medan - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara mendesak penghentian sementara penggunaan alat berat di Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, menyusul beredarnya video ekskavator dan rombongan motor trail di kawasan tersebut. Aktivitas itu menuai sorotan lantaran berlangsung saat jalur pendakian masih ditutup untuk pemulihan ekosistem. Selasa ,(17/11/2026).

Melalui Surat Klarifikasi Nomor 500.4/108/UPTD TAHURA BB/XI/2026, UPTD Tahura Bukit Barisan mengakui pengerahan ekskavator merupakan kegiatan pengelola untuk meningkatkan aksesibilitas dan jalur evakuasi pendaki. Sementara aktivitas motor trail pada Minggu (15/11) disebut tidak dikoordinasikan dengan pihak UPTD.

Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, mempertanyakan alasan pemerintah mengerahkan alat berat di tengah penutupan kawasan. Terlebih, klarifikasi tersebut tidak disertai penjelasan mengenai kajian lingkungan maupun dasar pelaksanaan pekerjaan.

“Kalau memang untuk pemulihan ekosistem, kenapa justru ada ekskavator yang bekerja di sana? Pemerintah harus menjelaskan dasar pekerjaannya. Jangan sampai alasan keselamatan pendaki dipakai untuk membenarkan pembukaan jalan yang justru berisiko merusak lingkungan,” kata Rianda.

Menurut WALHI, pengerjaan jalur di kawasan pegunungan berpotensi mengubah kontur tanah, merusak vegetasi, hingga mengganggu aliran air. Risiko tersebut perlu diperiksa, mengingat perubahan bentang alam di wilayah hulu dapat berdampak terhadap kondisi ekologis kawasan sekitarnya.

“Kerusakan lingkungan itu tidak harus menunggu pohon ditebang. Tanah yang dibongkar dan jalur yang diperlebar juga bisa mengubah kondisi ekologis. Kalau kemudian terjadi erosi atau kerusakan lainnya, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah jangan hanya bicara manfaat pembangunan, sementara risikonya tidak pernah dijelaskan kepada publik,” ujarnya.

Rianda juga menyinggung ketimpangan dalam pengelolaan kawasan. Di satu sisi, akses masyarakat dibatasi atas alasan pemulihan. Namun, pemerintah tetap melakukan pekerjaan fisik, sementara rombongan motor trail dilaporkan dapat mencapai kawasan puncak.

“Ini yang harus diusut. Masyarakat dilarang masuk, tetapi alat berat bisa bekerja dan rombongan motor trail bisa sampai ke atas. Kalau pemerintah mengaku tidak tahu soal motor trail, berarti ada persoalan dalam pengawasan. Jangan sampai ada perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang mengakses kawasan,” katanya.

Mapala Soroti Keselamatan Pendaki

Kritik serupa disampaikan Dandi Harahap, perwakilan Mapala Genetika Fakultas Pertanian UISU, lembaga anggota WALHI Sumut yang tergabung dalam jaringan Mapala Sumatera Utara (Mapala-SU).

Dandi mempertanyakan penggunaan alasan evakuasi untuk membuka akses kendaraan hingga mendekati puncak. Menurutnya, keselamatan pendaki semestinya dibangun melalui kesiapan tim penyelamat, peralatan, dan pemetaan jalur berisiko.

“Kalau alasannya evakuasi, mestinya diperiksa dulu apa yang selama ini kurang dari sistem penyelamatan di Sibayak. Apakah timnya, peralatannya, atau akses komunikasinya? Jangan langsung menyimpulkan harus membuka jalan untuk mobil. Kami yang berkegiatan di gunung tahu bahwa medan sulit tidak selalu harus diubah supaya kendaraan bisa masuk,” ujar Dandi.

Ia juga mengingatkan bahwa pembukaan jalur baru dapat mengundang aktivitas lain yang sebelumnya sulit menjangkau kawasan tersebut.

“Sekarang alasannya untuk evakuasi. Tetapi setelah jalannya terbuka, bagaimana pengawasannya? Apakah nanti kendaraan lain juga bisa masuk? Ini harus dipikirkan dari awal. Jangan sampai pekerjaan yang disebut untuk keselamatan justru menambah persoalan baru di Sibayak,” katanya.

Dandi turut mengkritik aktivitas motor trail selama masa penutupan. Menurutnya, kegiatan petualangan harus menghormati kondisi lingkungan dan aturan yang berlaku.

“Kalau kawasan sedang ditutup, ya harus dihormati. Kita tidak bisa mengatasnamakan kegiatan alam bebas lalu mengabaikan kondisi gunungnya. Kami berharap organisasi pencinta alam di Sumatera Utara juga ikut mengawasi persoalan ini, karena Sibayak sudah lama menjadi tempat belajar dan berkegiatan banyak kelompok mahasiswa,” ujarnya.

Desak Penegakan Hukum

WALHI Sumut meminta Kementerian Kehutanan memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah melalui UU Nomor 32 Tahun 2024. Pasal 33 ayat (2) antara lain melarang kegiatan yang menurunkan fungsi kawasan pelestarian alam, mengakibatkan perubahan bentang alam, atau tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pemeriksaan juga perlu mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2011 jo. PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, serta ketentuan perlindungan lingkungan hidup dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 beserta perubahannya.

“Jangan hanya pengendara motor trail yang diperiksa. Penggunaan ekskavator itu sudah diakui sebagai kegiatan resmi UPTD. Artinya, ada proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang juga harus diperiksa. Kalau terbukti melanggar, pejabat yang bertanggung jawab harus diproses,” tegas Rianda.

WALHI Sumut menyampaikan lima tuntutan:

1. Menghentikan seluruh pekerjaan yang menggunakan alat berat di Gunung Sibayak.
2. Mendesak Kementerian Kehutanan mengusut aktivitas motor trail dan penggunaan ekskavator, termasuk pihak penyelenggara, pelaksana pekerjaan, dan pengelola kawasan.
3. Melakukan pemeriksaan ekologis independen terhadap perubahan kondisi jalur, tanah, vegetasi, dan aliran air akibat pekerjaan tersebut.
4. Membuka dokumen perencanaan, persetujuan kegiatan, dokumen lingkungan yang dipersyaratkan, serta sumber anggaran pengerjaan jalur.
5. Menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dan mewajibkan pemulihan terhadap bagian kawasan yang mengalami kerusakan.

Rianda menegaskan pemerintah harus membuka seluruh informasi terkait pekerjaan tersebut. Apa alasan pembangunan jalur pendakian tersebut.sangat tidak masuk akal.

“Pemerintah punya kewenangan mengelola kawasan hutan suaka alam, tetapi bukan berarti bebas mengubahnya. Ini telah mencerabut hak gunung untuk tetap menjunjung.  Kami meminta seluruh pekerjaan ini dihentikan dan ini harus diusut tuntas dan terbuka.  tutup Rianda. 

Iwan Gunadi 

JOIN US




JOIN US